Kamis, 11 Agustus 2016

Perbedaan Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

loading...
Kata otonomi diambil dari bahasa Yunani "Auto" yang berarti sendiri dan "Nomos" yang artinya undang-undang. Sehingga otonomi memiliki pengertian undang-undang sendiri. Untuk negara kita Indonesia, kata otonomi biasa diartikan sebagai perundangan (regeling) dan pemerintahan (bestuur). Daerah otonomi (propinsi dan kabupaten/kota) diberikan hak dan kekuasaan perundang-undangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Antara lain membuat peraturan daerah yang sesuai dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Daerah otonomi memiliki pengertian berbeda dengan otonomi daerah.


Perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom secara umum adalah sebagai berikut. Daerah otonom sering hanya disebut sebagai daerah. Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus tanggung-jawab pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri itu didapatkan dari aspirasi rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan pengertian otonomi daerah yaitu hak, kewajiban dan wewenang yang dimiliki daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri hal-hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal menurut undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan pengertian tadi maka ada beberapa unsur yang terdapat pada sebuah daerah otonom yaitu :

- Adanya Batas Wilayah
Pengertiannya yaitu suatu daerah wajib memiliki wilayah dimana batas-batasnya jelas dengan begitu bisa dibedakan dengan daerah lain. Menjadi satu kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah menjadi sangat penting dan menentukan demi menjamin kepastian hukum baik untuk pemerintah ataupun masyarakat ketika berinteraksi hukum. Contohnya ketika menetapkan kewajiban tertentu selaku warga masyarakat dan pemenuhan hak-hak masyarakat akan fungsi pelayanan umum pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
  
- Adanya Pemerintahan
Adanya pemerintahan dalam arti komponen pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah berdasarkan legitimasi yaitu seberapa besar rakyat setempat bisa menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang dibuat pemerintahan tersebut. Legitimasi pun berarti masyarakat mengakui undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan sendiri.

- Adanya Masyarakat
Masyarakat selaku salah satu unsur pemerintahan dengan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, apakah itu “gemeinschaft” (umumnya dijumpai pada masyarakat pedesaan) ataupun “gesselschaft” (kehidupan masyarakat dengan ciri perhitungan untung-rugi/masyarakat perkotaan), jelas memiliki kebiasaan, tradisi dan adat-istiadat yang ikut mewarnai sistem pemerintahan daerah.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Perbedaan Otonomi Daerah dan Daerah Otonom