Rabu, 25 Mei 2016

Memperjelas Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin

loading...
Demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut seiring dengan kondisi perekonomian, konstelasi politik, dan ideologi sesaat. Indonesia pernah menjalankan demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin pada masa-masa setelah kemerdekaan 1945. Pasca kemerdekaan, banyak bermunculan partai-partai politik dengan mengusung asas yang bermacam-macam. Kondisi politik saat itu sangat hingar bingar dan merembet juga ke masyarakat.

Konflik antar penguasa dan partai politik makin sering terjadi disebabkan sikap presiden Soekarno dan tentara berkenaan demokrasi yang dianut. Hal tersebut diperburuk oleh perpecahan laten antar partai politik dengan Soekarno dan militer. Juga kenyataan bahwa kabinet tak mampu mewujudkan  program-program yang telah digariskan. Situasi tersebut diambil presiden Soekarno dengan upaya untuk mewujudkan nasionalis ekonomi dalam bentuk demokrasi terpimpin. Apa perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin yang pernah dianut Indonesia di masa lalu ini?

Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang mana setiap keputusan dipegang penuh oleh presiden. Penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia dipelopori Presiden Soekarno ketika membuka persidangan konstituante 10 November 1956. Periode demokrasi terpimpin sendiri terhitung semenjak runtuhnya sistem demokrasi parlementer dengan pengunduran diri Ali Sastroamidjojo yang saat itu memegang jabatan perdana menteri. Meski begitu berlakunya demokrasi terpimpin secara nyata berawal dari pembubaran badan konstituante yang diikuti dengan terbitnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri dalam pelaksanaannya yaitu : kekuasaan presiden lebih dominan, berkurangnya fungsi partai politik, pengaruh ajaran komunis makin nyata, meningkatnya campur tangan tentara, prinsip gotong royong, tak berusaha memenangi golongan lain, adanya upaya untuk mengimplementasikan amanat penderitaan rakyat, adanya larangan propaganda anti nasakom, dan usaha penyatuan aliran progresif revolusioner.

Sementara demokrasi liberal merupakan sistem politik yang berusaha membuat perlindungan konstitusional atas hak-hak individu dari dominasi negara. Demokrasi liberal menganut prinsip bahwa keputusan mayoritas dilaksanakan untuk kebijakan pemerintah berdasar aturan atau konstitusi. Sehingga keputusan yang diambil penguasa nantinya tak melanggar hak-hak individu dan kemerdekaannya. Demokrasi liberal di Indonesia berlandaskan pada beberapa konstitusi yaitu : Maklumat Pemerintah 3 November 1945, UUD RIS 1949 (pasal 116 ayat 2) dan UUDS tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).

Demokrasi liberal memiliki beberapa ciri dalam pelaksanaannya yaitu : pembatasan kekuasaan negara secara konstitusional dengan undang-undang, alokasi sumber daya alam dan manusia bisa terkendali, adanya kelompok mayoritas dan minoritas, golongan minoritas bebas memperjuangkan kepentingan kelompoknya, pemakaian mekanisme pemungutan suara, adanya kelompok oposisi dan banyaknya partai yang berdiri.

Bisa diringkas perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin sebagai berikut :

- Cara pengambilan keputusan : demokrasi liberal menggunakan mekanisme suara terbanyak sementara demokrasi terpimpin menggunakan mekanisme musyawarah yang jika terjadi deadlock maka akan diserahkan ke PBR.

- Paham : demokrasi liberal menganut asas liberalisme sementara demokrasi terpimpin menganut sosialisme.

- Sistem ekonomi : demokrasi liberal menyerahkannya ke mekanisme pasar sementara demokrasi terpimpin ekonomi negara diatur secara tersentralisasi.
   
   




Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Memperjelas Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin