Kamis, 17 Agustus 2017

Mengerti Perbedaan Pajak Retribusi dan Sumbangan

Tiga kata yang selama ini mungkin kebanyakan orang mengartikannya sama yaitu pajak, retribusi dan sumbangan. Ketiganya memang sama-sama pungutan yang diambil oleh pemerintah dan membawa sanksi bila tak membayarnya. Namun ada perbedaan pajak, retribusi dan sumbangan dalam hal arti dan dasar hukum yang digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian ketiganya :


- Pajak

Pajak adalah pungutan yang dikenakan mengacu pada undang-undang atau peraturan pelaksanaan di bawahnya. Pelaksanaan pungutan bisa oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sehingga ada yang dinamakan pajak pusat dan ad juga pajak daerah. Hasil pajak dimanfaatkan untuk mendanai belanja yang dilakukan pemerintah baik yang rutin atau untuk pembangunan. Jika ada kelebihan akan dialokasikan sebagai public investment seperti pembangunan jalan raya atau jembatan. Ada sanksi hukum jika masyarakat tidak membayar kewajiban pajak ini.

- Retribusi
Retribusi pun dikenakan sesuai dengan peraturan yang ada. Jenis pungutan yang satu ini dibayarkan masyarakat dari layanan yang diberikan Pemerintah Daerah. Hasil dari pungutan retribusi ini nantinya akan digunakan memelihara layanan umum menyangkut retribusi itu. Pungutan retribusi bisa dipaksakan dan bila tak dibayar maka akan ada sanksi ekonomis misalnya : pembayaran PAM, listrik, gas, telepon dan lainnya. Bila tak dibayarkan maka akan ada denda atau penghentian layanan sementara. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

- Sumbangan
Sumbangan dipungut berdasarkan pemikiran jika sejumlah biaya yang dibelanjakan untuk prestasi pemerintah dilarang diambilkan dari kas umum sebab prestasi tersebut tak diperuntukkan masyarakat semuanya namun sebagian. Sehingga cuma kelompok masyarakat tertentu saja yang diharuskan membayar sumbangan. Sumbangan sekilas menyerupai pungutan retribusi, meski sesungguhnya ada perbedaan. Retribusi bisa dipilih masyarakat yang menikmati kontraprestasi (balas jasa) pemerintah, sementara sumbangan, yang menikmati kontraprestasi tersebut cuma kelompok tertentu saja. Ciri khas Sumbangan yaitu : dikenakan menurut peraturan yang berlaku dan berlaku umum, kontraprestasi dinikmati tidak disebabkan membayar secara pribadi namun kelompok dan pungutannya bisa dipaksakan namun tak memiliki konsekuensi ekonomis namun hukum.

Jika ditelaah lebih dalam, unsur paksaan pada pungutan pajak lebih kuat bila dibanding sumbangan. Ini nampak dari dasar yuridis yang dipakai sebagai aturannya, bila pajak berdasar Undang-Undang sementara sumbangan dengan peraturan pemerintah daerah. Di samping unsur paksaan, perbedaan pajak, retribusi dan sumbangan yaitu terdapat kontraprestasi atau tidak yang dinikmati masyarakat. Baik pajak, retribusi maupun sumbangan memiliki tujuan utama mensejahterakan masyarakat baik sebagian maupun keseluruhan.