Langsung ke konten utama

Jelaskan Perbedaan Sensus De Jure dan Sensus De Facto

Penduduk sebuah negara perlu dipastikan jumlahnya menggunakan beberapa cara dari survei, pendaftaran penduduk hingga sensus penduduk. Di Indonesia sendiri lazim digunakan sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk dan sejumlah parameter kependudukan yang lain. Proses sensus penduduk yaitu pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dijalankan secara bersamaan kepada seluruh penduduk yang berdomisili menetap di sebuah wilayah atau negara.


Di Indonesia sensus dilakukan tiap 10 tahun sekali yang dimulai pada zaman penjajahan Belanda tahun 1920. Kemudian setelah kemerdekaan yaitu tahun 1961 berlanjut di tahun 1971, tahun 1980, tahun 1990, tahun 2000 dan terakhir adalah tahun 2010. Pada prakteknya sensus berdasarkan status tempat tinggal dari penduduk bisa dijalankan menggunakan dua cara yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Ada perbedaan sensus de jure dan sensus de facto yang harus diketahui. Sensus de jure adalah pelaksanaan penghitungan penduduk yang kepada seluruh orang yang betul-betul tercatat berdomisili di suatu daerah, seringnya menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara sensus de facto adalah pelaksanaan penghitungan penduduk kepada seluruh orang yang dijumpai petugas saat sensus dilaksanakan.

Parameter-parameter sensus yang didata mencakup ciri-ciri demografis, tenaga kerja ataupun aspek sosial budaya. Ciri-ciri demografis yang dicatat yaitu natalitas, mortalitas, perpindahan dan kelahiran dan kematian anak. Sementara bidang tenaga kerja meliputi lapangan kerja, jenis-jenis pekerjaan serta status pekerjaan. Untuk data sosial budaya meliputi tingkat pendidikan, kondisi rumah serta aktifitas penduduk lansia (lanjut usia). Semua data perolehan sensus selanjutnya diperlukan untuk membuat rencana pembangunan di segala sektor. Dengan mengetahui data-data sensus maka bisa diketahui dengan pasti seberapa berhasil pembangunan yang dilakukan pemerintah secara keseluruhan.

Sementara menurut metode pencatatannya sensus basanya menggunakan dua cara yakni Householder dan metode Canvasser. Untuk metode Householder, lembar daftar pertanyaan mengenai data-data kependudukan diberikan ke responden. Setelah beberapa waktu lamanya petugas akan mengambil kembali lembar daftar pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden. Cara seperti ini secara riil cuma akan berjalan bila wilayah yang disensus memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan cukup tinggi. Mereka harus mampu memahami untuk kemudian menjawab tiap-tiap pertanyaan yang ada. Untuk metode Canvasser, pengisian lembar-lembar pertanyaan sensus dilakukan petugas dengan datang dan melakukan wawancara kepada responden. Responden kemudian menjawab secara lisan setiap pertanyaan yang diajukan, petugas yang mengisikannya ke lembar data sensus.

Sensus penduduk di Indonesia yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) biasanya menggunakan metode Canvasser digabungkan dengan sensus de facto dan de jure. Pemerintah perlu melakukan sensus penduduk secara rutin untuk mengetahui data terkini (up to date) kependudukan sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan di semua bidang.


loading...
Theme Editor by Seo v6