Langsung ke konten utama

Ini Perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa rezim pemerintahan dengan plus minusnya. Dimulai dari era setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga saat ini bangsa Indonesia mengalami pasang surut terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Era pasca kemerdekaan dinamakan dengan era Orde Lama, kemudian diteruskan oleh rezim Orde Baru dan berlanjut ke Orde Reformasi. Ada beberapa perbedaan keadaan pada ketiga rezim tadi. Berikut adalah penjelasan perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi :


- Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)
Dimulai pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, kondisi ekonomi pada waktu itu sangat buruk diantaranya dipicu oleh inflasi, blokade ekonomi oleh pihak Belanda, kas negara kosong dan eksploitasi saat penjajahan. Inflasi sendiri disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang, tepatnya 3 mata uang yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) untuk menggantikan mata uang Jepang. Bila banyak uang beredar di masyarakat maka otomatis akan meledakkan tinggat inflasi. Beberapa upaya pun diambil pemerintah RI diantaranya mengadakan program Pinjaman Nasional,  pembentukan Planning Board, Konferensi Ekonomi 1946 dan upaya melakukan swasembada pangan.

- Orde Baru
Selama orde baru pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang tak banyak berubah hingga 32 tahun lamanya. Disebabkan ketika itu pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik yang berimbas pada stabilitas ekonomi. Makanya pemerintah cukup jarang membuat terobosan utamanya untuk anggaran negara. Arah kebijakan di bidang ekonomi terutama berfokus pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tadi ditunjang dengan kondisi politik yang stabil. Pada masa itu kebijakan ekonomi populer dinamakan sebagai Trilogi Pembangungan yakni atmosfer politik yang stabil,  kestabilan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang merata. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pegangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dalam setahun. APBN dibuat sesuai dengan beberapa asumsi dasar yakni laju pertumbuhan ekonomi, besaran inflasi, harga minyak mentah dan kurs Rupiah terhadap US dollar. Beberapa asumsi dasar tadi digunakan menjadi standar fundamental ekonomi nasional. Meskipun sejatinya fundamental ekonomi nasional tak didasarkan pada aspek-aspek makro namun lebih mengena ke mikro ekonomi. Contohnya saja persoalan dunia usaha, tingkat resiko berbisnis sampai pengkondisian sektor swasta dan BUMN yang bersih. APBN selama periode itu diterapkan dengan prinsip berimbang yakni penerimaan diselaraskan dengan pengeluaran sehingga terjadi perimbangan. Perimbangan itu sesungguhnya mustahil sebab ketika itu hutang luar negeri deras masuk ke dalam negeri. Pinjaman luar negeri itulah yang dipakai pemerintah demi menambal defisit anggaran.

- Orde Reformasi
Dimulai dari krisis ekonomi dengan diawali runtuhnya pemerintah Orde Baru dan digantikan era reformasi dengan presiden Habibie. Ketika itu tak cuma di bidang ketatanegaraan yang berubah akan tetapi juga kebijakan ekonomi. Habibie yang memulai orde reformasi masih belum membuat terobosan berarti di sektor ekonomi. Fokus utama masih pada penciptaan stabilitas politik. Penerusnya, Abdurrahman Wahid pun belum mengambil langkah dan tindakan yang signifikan demi menyelamatkan negara yang berada diambang kehancuran. Sementara itu ada sejumlah permasalahan ekonomi yang diwariskan oleh rezim sebelumnya yang juga butuh diselesaikan diantaranya perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang sudah kronis, pemulihan sektor ekonomi, perbaikan kinerja BUMN, penurunan angka inflasi sekaligus menjaga kestabilan kurs Rupiah. Pada masa kepemimpinan Megawati juga terjadi privatisasi atau menjual perusahaan negara demi meringankan beban negara. Pada masa itu terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang khusus menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.


loading...
Theme Editor by Seo v6