Langsung ke konten utama

Belajar Memahami Perbedaan Hukum Pidana dengan Hukum Perdata

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tentu tak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum yang berlaku. Hukum sendiri secara pengertian yaitu bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut akan dikenai sanksi tegas. Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai hukum ini. Bisa dikutipkan salah satunya dari ahli hukum, Achmad Ali yang menyatakan hukum adalah satu set norma yang mengatur benar salah yang dirancang dan diberlakukan oleh penguasa, apakah itu tertulis atau tidak yang mengikat seluruh masyarakat dengan  sanksi untuk pelanggarnya.

Hukum secara umum bisa dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata bisa dilihat dari beberapa hal yaitu dari definisi, materi, pelaksanaan hingga penafsiran. Berikut akan diuraikan beberapa letak perbedaan itu :

- Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata menurut definisi :

Hukum pidana yaitu sekumpulan peraturan hukum tertulis yang memberikan pengaturan mengenai berbagai tindakan yang dilarang diikuti sanksi tertentu bila melanggarnya. Sementara hukum perdata yaitu serangkaian ketentuan hukum untuk mengatur interaksi seseorang dengan orang lain. Konsentrasi utama hukum perdata yaitu kepentingan individu atau perseorangan.

- Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata dilihat dari materi di dalamnya :

Hukum pidana memberikan aturan mengenai hubungan hukum antara seseorang sebagai warga negara dengan negara yang mengeluarkan peraturan bermasyarakat tersebut. Sementara hukum perdata menyediakan aturan mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang menekankan pada kepentingan pribadi.

- Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata dilihat dari pelaksanaan :

Seseorang yang melakukan pelanggaran aturan hukum pidana lazimnya akan cepat ditindak pengadilan meski tak ada laporan dari orang yang dirugikan. Begitu pelanggaran terjadi maka polisi, jaksa dan hakim akan mengambil tindakan. Orang yang dirugikan tinggal memberikan laporan ke pihak berwajib dalam hal ini polisi mengenai tindak pidana yang dilakukan pihak lain. Pelapor akan menjadi saksi untuk perkara pidana tersebut, sementara penggugat yaitu jaksa sebagai penuntut umum. Berkebalikan dengan pelanggaran pada ketentuan hukum perdata mulai ditindak oleh pengadilan sesudah ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan. Pengadu adalah penggugat urusan perkara perdata tersebut.

- Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata dari cara menafsirkan :

Pada hukum pidana, cuma bisa ditafsirkan berdasarkan pengertian kata-kata yang termuat di dalam Undang-Undang Pidana tersebut. Hukum Pidana cuma bisa dilakukan penafsiran autentik atau penafsiran yang termuat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sedangkan hukum perdata mengijinkan beberapa pihak membuat interprestasi sendiri mengenai materi dan kata-kata di dalam Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan utama dari adanya hukum baik pidana maupun perdata yakni membangun tatanan masyarakat yang tertib dimana kepentingan mereka secara keseluruhan akan terlindungi. Dalam UUD 1945 pun disebutkan bahwa hukum memiliki tujuan yang sama dengan tujuan negara yakni menciptakan sebuah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.





loading...
Theme Editor by Seo v6